Hukum Islam

Selasa, 07 Agustus 2018

HAM Dalam Aspek HTN


Hak Asasi Manusia aspek Hukum Tata Negara
Dalam sejarah perumusan UUD 1945 diketahui adanya perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia (terutama hak – hak warga negara) di antara founding fathers, terutama antara Soekarno – Soepomo di satu sisi dan Hatta – Yamin di sisi lain terutama dalam perdebatan mengenai perlu atau tidaknya mencantumkan hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dalam UUD 1945.
a. apakah benar bahwa Soekarno dan Soepomo tidak sepakat sama sekali untuk memasukkan HAM dalam ketentuan UUD 1945 dan apa perbedaan alasan di antara keduanya? Jelaskan!
Penolakan Soekarno dan Supomo tersebut didasarkan pada pandangan mereka mengenai dasar negara –yang dalam istilah Soekarno disebut dengan “Philosofische grondslag” atau dalam istilah Supomo disebut “Staatsidee”– yang tidak berlandaskan pada faham liberalisme dan kapitalisme. Menurut pandangan Soekarno, jaminan perlindungan hak warga negara itu –yang berasal dari revolusi Prancis, merupakan basis dari faham liberalisme dan individualisme yang telah menyebabkan lahirnya imperialisme dan peperangan antara manusia dengan manusia. Soekarno menginginkan negara yang mau didirikan itu didasarkan pada asas kekeluargaan atau gotong-royong, dan karena itu tidak perlu dijamin hak warga negara di dalamnya.
Kutipan di bawah ini akan menunjukkan argumen Soekarno yang menolak mencantumkan hak-hak warga negara:[1]
… saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan “rights of the citizens” yang sebagai dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya”.
“… Buat apa kita membikin grondwet, apa gunanya grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi “droits de I’ homme et du citoyen” itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya”.
Sedangkan Supomo menolak dicantumkannya hak warga negara dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan alasan yang berbeda. Penolakan Supomo didasarkan pada pandangannya mengenai ide negara integralistik (staatsidee integralistik), yang menurutnya cocok dengan sifat dan corak masyarakat Indonesia.[2]
Menurut faham tersebut negara harus bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Dalam negara yang demikian itu, tidak ada pertentangan antara susunan hukum staat dan susunan hukum individu, karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari Staat.356 Makanya hak individu menjadi tidak relevan dalam paham negara integralistik, yang justru relevan adalah kewajiban asasi kepada negara. Paham inilah yang mendasari argumen Supomo.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara Soekarno dan Soepomo, meski keduanya sama – sama menolak memasukkan hak asasi manusia dalam UUD 1945. Soekarno mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong, dimana untuk itu dirasa tidak lagi perlu hak setiap warga negara dijamin dalam konstitusi. Sementara Soepomo mengedepankan paham negara integralistik, dimana individu merupakan bagian organik dari negara, dan negara harus bersatu secara menyeluruh dengan rakyatnya, sehingga hak individu tidak lagi diperlukan.
b. Apakah antara Hatta dan Yamin sama – sama sepakat dengan alasan yang dicantumkannya seluruh jenis HAM dalam UUD 1945? Jelaskan!
Hatta setuju dengan penolakan terhadap liberalisme dan individualisme, tetapi ia kuatir dengan keinginan untuk memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada negara, bisa menyebabkan negara yang ingin didirikan itu terjebak dalam otoritarianisme. Berikut argumen Hatta:
“Tetapi satu hal yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir menghianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui”.
“Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat”.
Begitu juga dengan Yamin. Sarjana hukum lulusan Belanda itu menolak dengan keras argumen-argumen yang membela tidak dicantumkannya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. “Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata satu kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-undang Dasar,” Yamin mengucapkan pidatonya pada sidang BPUPKI.
Pendapat kedua pendiri bangsa ini didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan buat drukpers, onschendbaarheid van woorden (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan). Mereka sangat menyadari bahaya otoritarianisme, sebagaimana yang mereka lihat terjadi di Jerman menjelang Perang Dunia II, apabila dalam negara yang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadap hak warga negara.
Pada akhirnya HAM dimuat dalam UUD 1945. ketentuan – ketentuannya telah mencerminkan secara sederhana hak asasi klasik (pasal 28 dan 29), dan hak asasi sosial ekonomi (subsistence sights) seperti dimuat dalam pasal 33 dan pasal 34. juga, struktur hak asasi manusia dalam UUD 1945 memuat pula kewajiban seperti diatur dalam pasal 29 ayat (2) dan pasal 30. tetapi muatan hak asasi manusia dalam UUD 1945 ketika itu sangatlah terbatas[3], dan hak asasi manusia disebut sebagai hak warga negara.
Sebelum perubahan kedua UUD 1945 (tahun 2000), terutama pada masa Orde Baru, pandangan Indonesia terhadap HAM cenderung mengarah pada paham partikularisme relatif.
a. apa maksud dari paham tersebut dalam konteks Indonesia pada masa itu dan apakah setelah perubahan kedua UUD 1945, pandangan Indonesia, terutama secara normatif, masih mengarah pada paham partikularisme relatif? Jelaskan dan buktikan!
Paham partikularistik relatif adalah paham yang memandang persoalan hak asasi manusia bukan hanya masalah universal, tapi juga merupakan masalah nasional masing – masing bangsa. Untuk itu, berlakunya hukum internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan dengan budaya bangsa yang tercermin dalam hukum nasional. [4]
Indonesia masih menganut pandangan Partikularistik Relatif. Dalam hal ini, Indonesia berusaha untuk menemukan titik dialogis diantara empat pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen – dokumen internasional tentang HAM. Hal ini sesuai dengan pandangan komprehensif – integral yang dianut berdasarkan asas kekeluargaan yang mengacu pada pendekatan sistem hukum nasional. Dalam memecahkan masalah – masalah nasional, disamping keharusan untuk memperhitungkan raw input berupa data awal, merupakan keharusan pula untuk mempertimbangkan instrumental input berupa doktrin – doktrin dasar bangsa (Pancasila, UUD 1945 dan sebagainya) dan environmental input berupa lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global.
b. Jelaskan kekurangan jaminan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945! Berikan contohnya!
Dalam UUD 1945 sekiranya ada tiga kekurangan jaminan HAM,
  1. dari segi perumusan, struktur dan sistematika.
Tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, hanya menerangkan bahwa pasal – pasal itu memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.[5]
  1. jaminan ham dalam uud 1945 sifatnya tumpang tindih.
Banyak sekali ditemukan kesamaan substantif sejumlah pasal-pasal hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar Bab XIA, sehingga secara konseptual tumpang tindih, repetitif dan tidak ramping pengaturannya. Misalnya, hak untuk beragama maupun berkepercayaan diatur dalam tiga pasal, yakni pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29.
  1. persoalan pembatasan HAM dalam 28I dan 28J ayat (1).
Sebagaimana terlihat, kewajiban warga negara dalam soal hak asasi manusia diatur secara terpisah dan khusus (vide: pasal 28J), namun secara konseptual pengaturannya kurang tepat karena memasukkan konsep derogasi di dalam pasal 28J ayat (2), yang seharusnya dalam konstitusi sebagai hukum (hak) dasar tidaklah perlu mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang umum atau mendasar sifatnya.
Sebagian besar pakar HTN menganggap bahwa jaminan HAM dan hak – hak warga negara merupakan salah satu materi muatan konstitusi.
a. Mengapa jaminan HAM dan hak – hak warga negara perlu diatur dalam konstitusi? Jelaskan!
Hak – hak asasi manusia adalah hak – hak dasar atau hak – hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak – hak asasi ini menjadi dasar dari hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang lain.[6] Hak – hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain. Untuk itu, demi mengatur pelaksanaan hak asasi sehingga tidak saling melanggar satu sama lain, diperlukanlah hukum.
Kaitan HAM dengan hukum sangat erat, karena sekalipun HAM merupakan hak negatif (negative rights) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan pengesahan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pengaturan hukum terhadap HAM (positivization of rights) akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum.[7]
Menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak asasi, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan – pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat.[8] Dengan demikian diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia.
Dalam suatu negara, konstitusi sangatlah diperlukan sebagai landasan berpijak yang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Konstitusi wajib menjadi pegangan setiap pemerintahan dalam mengisi kemerdekaan. Sementara itu, hak asasi manusia merupakan masalah yang sangat krusial sehingga bila tidak dimuat dalam konstitusi yang menjadi dasar negara, maka suatu negara tidak akan dapat menegakkan ham sebenar – benarnya. Karena itulah ham menempati posisi penting dalam konstitusi negara.
b. Ketika HAM dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi konstitusional apakah karakternya berubah dari hak – hak alamiah (natural rights) menjadi hak hukum (legal rights) pada umumnya? Jelaskan!
benar, karena Indonesia merupakan negara hukum dimana hak – hak warganya dijamin oleh negara dengan cara memuatnya dalam konstitusi. adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungannya terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia, sejak kelahirannya, menyandang hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak – hak asasi kemanusiaan itu. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak – hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatas secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.[9]
Ketika HAM dijamin di dalam konstitusi sehingga menjadi hak yang dilindungi oleh konstitusi (hak konstitusional) maka harus ada mekanisme perlindungan konstitusional terhadap hak – hak tersebut.
a. jelaskan mekanisme perlindungan hak – hak konstitusional berdasarkan UUD 1945!
Dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 pasca amandemen jelas menunjukkan tanggung jawab negara dalam HAM. Sedangkan dalam pasal 28I ayat (5) menegaskan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. [10]
Rumusan kata ‘dalam’ pada pasal 28I ayat (5), “….dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” memberikan arti bahwa hak asasi manusia tidak hanya diatur dengan suatu perundang-undangan khusus, melainkan ‘dalam’ segala perundang-undangan yang tidak sekalipun mengurangi substansi hak asasi manusia dalam konstitusi. Konsep yang demikian haruslah dipahami oleh Negara sebagai konsep pentahapan maju kewajiban hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak konstitusional melalui strategi legislasi (progressive realization).
Sejak amandemen konstitusi, dalam konteks kebijakan dan legislasi, salah satu mekanisme tambahan selain gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Hadjon 1987) dan Mahkamah Agung, yang bisa memberikan perlindungan hak-hak konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (pasal 24C ayat 1). Wewenang MK yang bisa menjadi benteng perlindungan ketika hak-hak konstitusional dilanggar, adalah sangat penting dalam kehidupan demokrasi yang menegaskan keseimbangan kekuasaan, dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. konteks ini antara kekuasaan legislasi dan kekuasaan yudisial. Pertarungan politik legislasi, pesanan paket perundangan tertentu, atau mungkin kelemahan sumberdaya manusia di parlemen dalam membentuk suatu produk hukum, yang kesemuanya setiap saat bisa terjadi, bisa ‘dikoreksi’ maupun ‘dibatalkan’ melalui gugatan ke MK. Meskipun demikian, perlindungan hak-hak konstitusional belum tentu benar-benar bisa dijamin melalui mekanisme tersebut, karena sangat bergantung dengan otoritas penafsiran mayoritas melalui putusan sembilan hakim.
Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia telah menegaskan komitmen politik dan membuat instrumen hukum untuk melindungi hak asasi dan menghormati hak – hak warga negara. Komitmen politik dan jaminan hukum itu dapat dinikmati dan ditagih penegakannya oleh setiap warga negara terhadap pemerintah. Namun harus diingat pula bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban – kewajiban konstitusional baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai manusia.[11] Sebagai warga negara mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak – hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara.
Kewajiban yang melekat pada setiap warga negara adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa ‘setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara’. Ketentuan ini mengharuskan setiap warga negara berkewajiban untuk setia terhadap negara RI sehingga berhak dan wajib ikut membelanya jika ada ancaman terhadapnya.
b. Apakah anda setuju dengan pandangan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bukan lembaga yang dapat melindungi dan menegakkan HAM? Jelaskan dan berikan ilustrasi / contohnya!
Tidak setuju, karena menurut saya, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berfungsi untuk menegakkan hukum bagi para pencari keadilan, dan dengan inilah cara MA menegakkan dan melindungi HAM. Apabila HAM seseorang dilanggar, maka ini akan melanggar undang – undang karena baik uu maupun konstitusi dasar negara Indonesia mengatur mengenai HAM. Sebagai konsekuensinya maka apabila ada pelanggaran HAM, yang merasa dilanggar akan mencari keadilan dengan menuntut pelanggar ke pengadilan.
Sebagai contoh, bila ada seseorang yang dianiaya. Ini tentu melanggar Hak sipil dan politik seseorang bahwa setiap orang berhak hidup tanpa kekerasan atau dianiaya, dan ketentuan ini juga dimuat dalam UUD 1945. Orang yang merasa teraniaya tersebut tentu ingin mendapatkan keadilan, dan caranya adalah dengan melapor ke polisi yang kemudian akan berujung kepada pengadilan.


[1] Moh. Kusnardi, dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1976, hlm. 313
[2] Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstituti¸ RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 115
[3] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH. UII Press, Jakarta, 2000, hlm. 27
[4] Muladi, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 115
[5] Kuntjoro Purbopranoto, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Malang, 1973, Hlm. 233
[6] Tim Dosen Bidang Studi UNPAD, Kewarganegaraan, UPT Bidang Studi UNPAD, Bandung, 2009, Hlm. 46
[7] Muladi, Op.cit., hlm. 117
[8] C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, Hlm.204.
[9] Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 2010, hlm. 131.
[10] Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hlm. 133
[11] Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 247


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Memuat...